BAB II

PEMBAHASAN

KETIMPANGAN EKONOMI DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG

1.Ketimpangan Pendapatan

Persoalan ketimpangan sesungguhnya justru muncul pada titik ini, yakni kesepakatan bahwa sektor industri merupakan basis pertumbuhan ekonomi dan dengan begitu harus didukung sepenuhnya dengan mengabaikan sektor lainnya. Dalam konteks ini sektor industri didinamisir untuk memproduksi secara efisien dan produktif sehingga bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, sektor lainnya - karena relatif diabaikan - tetap dalam kondisi yang stagnan. Keyakinan bahwa sektor industri merupakan mesin yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi dalam banyak hal dapat dipahami, tetapi dalam dosis tertentu bisa pula dianggap berlebihan. Dipahami dalam pengertian bahwa sektor industri selalu memproduksi barang dan jasa setelah melalui proses pengolahan (manufacturing) sehingga dapat meningkatkan nilai produk dan menjadi sumber pendapatan nasional..

Lepas dari argumentasi tersebut, akibat dukungan pemerintah terhadap sektor industri yang berlebihan, muncul perbedaan efisiensi dan produktivitas antara sektor industri dan sektor lainnya (misalnya sektor pertanian) sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan sektoral, yang dalam penilaian mikro sekaligus juga menunjukkan ketimpangan pendapatan antara pelaku ekonomi yang bekerja di sektor industri dan pelaku ekonomi yang bekerja di sektor pertanian. Dalam tahap awal pembangunan, seringkali dijumpai fakta terjadinya ketimpangan tinggi antara sektor industri dan sektor lainnya, dan setelah itu ketimpangan akan menurun pada level pembangunan berikutnya. Menurunnya ketimpangan tersebut bukan diakibatkan oleh meningkatnya efisiensi dan produktivitas di sektor lain, tetapi karena merosotnya kinerja sektor industri akibat tidak bertumpu pada sektor basis. Fakta ini banyak dijumpai di negara-negara berkembang yang memprioritaskan sektor industri sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dan menihilkan sektor basis pada saat memulai proses pembangunan.

Ketimpangan pendapatan juga bisa diperiksa dari sisi lain, bahwa ketika industrialisasi dijalankan, faktor produksi yang paling berkuasa adalah modal, lebih-lebih jika hal ini direlasikan dengan negara yang memakai sistem kapitalis. Modal merupakan instrumen penting yang dianggap bisa menggerakkan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Akibat dominasi modal dibandingkan faktor produksi yang lain, setiap tetes penghasilan ekonomi yang diperoleh dari proses produksi sebagian besar akan jatuh pada pemilik modal secara tidak proporsional. Pendeknya, jika keuntungan suatu perusahaan meningkat dalam kurun waktu tertentu, peningkatan laba tersebut hampir seluruhnya jatuh ke pemilik modal, sedangkan pemilik tanah tetap menikmati sewa seperti masa sebelumnya dan tenaga kerja juga harus menerima upah seperti sediakala ketika keuntungan belum meningkat.

Tentu saja fenomena tersebut bisa menjadi instrumen yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antarmasyarakat dengan menggunakan pijakan pembagian keuntungan faktor produksi yang tidak adil. Dalam banyak kasus di negara berkembang fakta ini dengan mudah bisa ditemukan dengan merujuk pada praktik produksi di perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan terjadinya konflik antara buruh dan pemilik modal akibat. Demikian halnya apabila dipindahkan ke sektor pertanian, misalnya, ketimpangan tersebut juga terjadi akibat pembagian pendapatan yang tidak sepadan antara pemilik lahan dan buruh tani dalam sistem ''share cropping'' (bagi hasil). Dalam sistem ini pembagian pendapatan cenderung ditentukan secara sepihak oleh pemilik lahan akibat posisi tawar mereka yang jauh lebih kuat dibandingkan buruh tani. Jadi, dengan menggunakan pendekatan ini ketimpangan bukan merupakan produksi dari kebijakan pemerintah yang memprioritaskan sektor tertentu, melainkan akibat praktik pembagian yang tidak adil antarfaktor produksi ekonomi.

Fakta di Indonesia

Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, sektor industri telah menunjukkan perkembangan yang sangat berarti, di mana sumbangannya terhadap PDB terus meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dukungan yang begitu besar dari pemerintah. Bersama dengan sektor lainnya di luar pertanian, sektor industri pada tahun 1999 telah menyumbangkan 80,59% terhadap pendapatan nasional. Sedangkan peranan sektor pertanian sendiri pada tahun 1997 sebesar 16,09%, tahun 1998 sebesar 18,06%, dan tahun 1999 sebesar 19,41% (BPS, 1999). Dengan data tersebut, pemerintah Orde Baru telah ''sukses'' menggusur sektor pertanian dari panggung ekonomi nasional. Ditambah dengan realitas bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian yang mencapai 43,21% pada tahun 1999, berarti tingkat kesejahteraan pelaku ekonomi di sektor pertanian relatif tertinggal dibandingkan pelaku ekonomi di sektor non-pertanian karena tidak proporsionalnya antara sumbangan pendapatan yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja yang berkecimpung di sektor pertanian.

Data-data tersebut bisa diperluas apabila ketimpangan didasarkan pada besarnya proporsi pendapatan menurut wilayah. Jakarta, sebagai sentra ekonomi, dalam realitasnya ternyata menggenggam lebih dari 70% uang beredar di Indonesia. Bahkan kurang lebih 80% investasi di Indonesia, baik investasi domestik maupun asing, berlokasi di Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi). Jika 10% saja sisa dari investasi tersebut disebar ke daerah Jawa Tengah, Jawa barat, dan Jawa Timur, berarti seluruh wilayah Indonesia di luar Jawa hanya memegang 10% nilai investasi, padahal wilayah ini menguasai 85% luas seluruh daerah Indonesia. Sehingga tidaklah mengherankan apabila distribusi persentase PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tahun 1999 di Indonesia sangat timpang, di mana daerah-daerah di Jawa kurang lebih menikmati PDRB antara 11-18%, sementara provinsi seperti Maluku, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Bengkulu mendapatkan porsi PDRB kurang dari satu persen (BPS, 2000). Dengan fakta ini bisa dibayangkan betapa lebarnya ketimpangan kegiatan ekonomi, sekaligus menjelaskan ketimpangan pendapatan, jika ukuran ketimpangan itu berdasarkan lokasi kegiatan ekonomi.

Beberapa analisis bisa dipakai untuk menjelaskan tentang fenomena ketimpangan yang berlangsung di Indonesia. Pertama, keyakinan yang berlebihan bahwa sektor industri bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi terbukti sangat keropos bila dalam pelaksanaannya tidak menyertakan sektor basis. Kasus Indonesia membuktikan bahwa pertumbuhan sektor industri yang cukup tinggi tidak mendonorkan apapun bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di satu sisi sektor industri tumbuh sangat tinggi tetapi dibarengi dengan runtuhnya sektor pertanian sehingga menyemaikan bibir ketimpangan sektoral yang akut. Celakanya, sektor industri sendiri yang didukung begitu luar biasa tidak menunjukkan prestasi apapun karena daya saingnya yang rendah; hal ini sebagian terjadi karena sektor industri tersebut tidak berbasis pada sektor pertanian, sementara sebagiannya lagi berlangsung karena munculnya praktik-praktik ekonomi yang kolutif lewat kebijakan seperti monopoli, lisensi, dan tata niaga.

Kedua, seperti yang sudah diungkapkan di muka, terdapat pola pembagian yang timpang antarpemilik faktor produksi. Industrialisasi dengan bimbingan modal telah menempatkan pemilik kapital sebagai kelas ekonomi yang memiliki privilege menentukan segala sesuatunya, termasuk distribusi keuntungan ekonomi. Kasus penentuan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) yang selalu bermasalah setiap tahunnya antara pengusaha dan pekerja, dengan pemerintah sebagai mediator, merupakan fakta telanjang untuk menjelaskan ketimpangan distribusi antarpemilik faktor produksi. Telah lama dipraktikkan bahwa berapapun keuntungan yang diperoleh perusahaan maka pemilik modal bebas untuk mengambilnya dan dibiarkan pekerja memperoleh upah seperti yang telah ditetapkan. Jadi di sini ada semacam mekanisme ''fleksibilitas'' pada pemilik modal, sementara untuk pekerja berlaku hukum ''rigiditas''.

Kebijakan

Tentu saja untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan tersebut tidak cukup hanya bicara mengenai subsidi modal terhadap kelompok miskin maupun peningkatan pendidikan (keterampilan) tenaga kerja di Indonesia. Lebih penting dari itu, persoalan yang terjadi sesungguhnya adalah akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang kurang tepat dan bersifat struktural. Maksud- nya, kebijakan masa lalu yang begitu menyokong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya patut untuk direvisi karena telah mendorong munculnya ketimpangan sektoral yang berujung kepada kesenjangan pendapatan. Dari perspektif ini agenda mendesak bagi Indonesia adalah memikirkan kembali secara serius model pembangunan ekonomi yang secara serentak bisa memajukan semua sektor dengan melibatkan seluruh rakyat sebagai partisipan. Sebagian besar ekonom meyakini bahwa strategi pembangunan itu adalah modernisasi pertanian dengan melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahnya.

Di samping itu upaya minimalisasi ketimpangan pendapatan juga harus menyentuh aspek distribusi faktor produksi. Nilai tawar modal yang begitu kuat terhadap faktor produksi lainnya harus dinegosiasikan ulang, dan itu tidak bisa dikerjakan lewat mekanisme pasar. Di negara maju, akibat sudah mapannya serikat kerja, memungkinkan negosiasi pembagian keuntungan ekonomi dilakukan antara pihak perusahaan dan serikat kerja tersebut (mekanisme pasar). Tetapi di negara berkembang model serupa tidak dapat dikerjakan karena lemahnya institusi serikat kerja dan hegemoniknya kekuasaan pihak perusahaan. Dalam kondisi seperti ini fungsi pemerintah adalah mengeluarkan regulasi yang mengatur pembagian keuntungan ekonomi di antara faktor produksi tersebut, di samping undang-undang yang mengatur masalah pendapatan minimum. Sementara itu upaya penguatan serikat kerja tetap harus dikembangkan agar dengan sendirinya mereka bisa membicarakan persoalan distribusi ekonomi dengan pihak pemilik modal.

BAB I

PENDAHULUAN

Sudah banyak diketahui, strategi industrialisasi dipercaya sebagai jalan pintas untuk menyulap kinerja ekonomi perekonomian suatu negara. Bahkan begitu populernya ide industrialisasi tersebut, menjadikannya semacam ''ideologi'' pembangunan ekonomi yang dipercaya kemanjurannya. Negara-negara berkembang, baik di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menyelenggarakan strategi tersebut secara serentak dengan harapan bisa segera mengangkat kemakmuran negara dan rakyatnya. Dipercaya pula, ketertinggalan yang cukup jauh negara berkembang terhadap negara maju bisa diperpendek dengan mendorong sektor industri ini secara lebih cepat lagi. Jalan pintas ini menjadi semacam asa bagi pemimpin di negara-negara dunia ketiga untuk segera menempatkan negaranya sejajar dengan negara maju di bidang ekonomi.

Persoalan ketimpangan ekonomi antar daerah,misalnya,merupakan salah satu pokok permasalahan dari berbagai persoalan besar lainnya yang hingga kini masih terus menerus di agendakan tidak kurang mulai dari sekadar tuntutan peningkatan porsi keuangan daerah hingga gerakan pembangkangan yang mengarah pada ancaman pemisahan dari wilayah kesatuan indonesia akhir-akhir ini semakin gencar di lakukan berbagai kalangan

DAFTAR PUSTAKA

Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Absolut Drs. H. Dadang Solihin, MA FE-Universitas Darma Persada Jakarta, 18 April 2005

KATA PENGANTAR

Syukur al-hamdulilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Dialah yang menciptakan bumi dan langit, serta yang menciptakan sekalian alam, yang telah memberikan kita taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita terhindar dari kejahatan dan kemungkarannya.

Shalawat dan salam, kita ucapkan kepada junjunggan kita nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kapada jalan yang benar, semoga kita dapat mendapat syafa’atnya di yaumil akhir nanti.

Disini kami sebagai pembuat makalah yang kami beri judul ”KETIMPANGAN EKONOMI DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG ”. Penulis sangat berterima kasih, khususnya kepada dosen yang mengajar mata kuliah “EKONOMI PEMBANGUNAN ” yang telah memberikan pemahaman kapada kami terutama hal yang berkenaan dalam makalah ini. Umumnya kapada teman-teman sekalian.

Dalam pokok pembahasan makalah yang cukup sederhana ini, sudah barang tentu banyak kesalahan dan kekeliruan. Baik itu hal yang menyangkut penulisan maupun maupu isi makalah ini. Oleh karena itu disini kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan, tulisan maupun isi dri makalah kami, untuk yang akan datang.

Penulis